Parlemen Iran memilih untuk memberhentikan Menteri Ekonomi dan Keuangan, Abdolnaser Hemmati, karena inflasi yang melonjak dan depresiasi mata uang negara tersebut. Keputusan ini diambil setelah 182 dari 273 anggota parlemen yang hadir mendukung mosi tidak percaya terhadap Hemmati. Meskipun Presiden Masoud Pezeshkian membela Hemmati, menyebut bahwa Iran sedang menghadapi “perang ekonomi penuh dengan musuh,” namun anggota parlemen dengan marah mengecam keputusan dan kebijakan Hemmati yang dinilai memperburuk situasi ekonomi Iran.
Dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk depresiasi mata uang rial yang semakin meningkat, mencapai rekor perdagangan di pasar gelap Minggu lalu. Inflasi dua digit dan kenaikan harga konsumen telah menjadi masalah serius bagi warga Iran, terutama setelah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir tahun 2015 dan menerapkan sanksi yang merugikan.
Menteri Ekonomi sebelumnya, Masoud Karbasian, juga mengalami nasib yang serupa pada tahun 2018, saat ia dipecat karena kondisi ekonomi yang sangat buruk di Iran. Angka inflasi di negara itu terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan angka mencapai 44% pada tahun 2023 menurut Bank Dunia. Konstitusi Iran memungkinkan untuk langsung memberhentikan menteri, dengan penunjukan pejabat sementara hingga pengganti resmi dapat ditunjuk.
Situasi ekonomi yang sulit di Iran semakin diperburuk oleh kebijakan sanksi internasional dan depresiasi mata uang, yang membuat kebutuhan sehari-hari warga semakin sulit terpenuhi. Meskipun pemerintah berupaya untuk memulihkan ekonomi dan mengakhiri sanksi Barat, nyatanya situasi malah semakin memburuk dan menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat Iran.
