Fraksi Partai Gerindra di DPR meyakinkan publik bahwa efisiensi anggaran yang sedang dilakukan tidak akan mengganggu operasional kementerian dan lembaga (K/L). Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra, Kamrussamad, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilaksanakan tidak akan berdampak pada pemadaman listrik atau penghentian layanan utama di K/L. Menurut Kamrussamad, efisiensi anggaran yang sedang berlangsung didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025. Operasional utama kementerian dan lembaga tetap berjalan seperti biasa, namun penghematan anggaran ditujukan pada kegiatan tertentu seperti kunjungan kerja, seminar, dan focus group discussion (FGD).
Ditanggapi isu yang berkembang mengenai kemungkinan pemadaman listrik di kantor K/L akibat efisiensi anggaran, Kamrussamad memastikan bahwa hal tersebut tidak benar dan operasional akan tetap berjalan seperti biasa. Presiden Prabowo Subianto merancang kebijakan efisiensi anggaran dalam tiga tahap, dengan penghematan yang ditujukan untuk memperkuat operasional K/L. Kamrussamad menekankan bahwa skema efisiensi ini tidak akan mengganggu kinerja kementerian dan lembaga, melainkan merupakan langkah strategis Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan belanja negara demi kepentingan rakyat, terutama di sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan. Ini adalah langkah yang dianggap penting untuk memaksimalkan belanja negara demi kesejahteraan masyarakat.
