Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Yan Mandenas, memberikan tanggapan terkait demonstrasi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh siswa-siswi di Papua. Menurutnya, penolakan ini terasa aneh karena banyak siswa di Papua mengalami kekurangan makanan bergizi akibat harga bahan pangan yang mahal. Yan menyatakan bahwa siswa dan orang tua mereka sebenarnya mengapresiasi dukungan pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi, namun ada faktor lain yang mungkin memengaruhi demonstrasi tersebut.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Papua ini juga mengakui bahwa masyarakat Papua menginginkan pendidikan gratis yang telah diakomodasi dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Dana pendidikan gratis tersebut telah dialokasikan sejak hampir 23 tahun yang lalu. Yan menekankan pentingnya implementasi kebijakan pendidikan gratis yang telah diatur dalam Undang-Undang Otsus No. 2 Tahun 2021, khususnya dalam Pasal 34 dan 36, untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Program makan bergizi gratis dan pendidikan gratis harus dikelola dengan transparan dan terukur, mengingat sumber pendanaan keduanya berbeda. Yan menjelaskan bahwa sumber anggaran program MBG berasal dari APBN, sedangkan program pendidikan gratis didanai oleh Otsus. Ia juga menyoroti pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat Papua tanpa dijadikan alat untuk kepentingan lain yang dapat mengganggu program pemerintah.
Dengan demikian, Yan menyerukan agar demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Papua tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berusaha mengacaukan pelaksanaan program pemerintah. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa program-program tersebut harus dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memastikan keadilan dan manfaat yang maksimal bagi rakyat Papua.
