Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengumumkan delapan kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi negara. Beberapa di antaranya termasuk program Makan Bergizi Gratis, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), dan pemberian bantuan sosial (bansos) sepanjang tahun ini.
Dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menjelaskan secara rinci mengenai delapan kebijakan penting yang direncanakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama.
Beberapa kebijakan tersebut meliputi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024, penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta pemberian THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Selain itu, ada juga stimulus ekonomi yang akan diberlakukan selama bulan Ramadhan dan Lebaran, serta paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik dan pajak penjualan barang mewah.
Prabowo juga menyoroti pentingnya program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Selain itu, ia mengungkapkan rencana untuk mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan dana investasi nasional, yang disebut sebagai Danantara, sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi negara.
Berbagai kebijakan lain seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, dan revisi peraturan yang mendukung kemudahan berusaha juga akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi. Dukungan terhadap sektor ekspor Sumber Daya Alam (SDA) dan kebijakan internasional juga merupakan fokus penting dalam langkah-langkah tersebut.
Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat terkait lainnya dalam pengumuman kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut, menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk mencapai hasil optimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
