Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menuai kontroversi dengan kebijakannya, yang kali ini menyebabkan seorang jaksa federal konservatif mengundurkan diri. Jaksa federal Danielle Sassoon, yang sebelumnya bekerja sebagai asisten Hakim Agung Antonin Scalia, memilih mundur setelah menolak instruksi Departemen Kehakiman untuk membatalkan kasus korupsi terhadap Wali Kota New York dari Partai Demokrat, Eric Adams.
Departemen Kehakiman memutuskan untuk membatalkan kasus tersebut dengan alasan pemilihan wali kota yang akan datang bisa terganggu. Mereka percaya bahwa penuntutan Adams dapat menghalangi peran yang diharapkan dari Adams dalam mendukung kebijakan imigrasi Trump. Meskipun Trump membantah secara langsung memberikan instruksi untuk membatalkan dakwaan terhadap Adams, keputusan Sassoon untuk mundur menunjukkan ketegangan antara tradisi hukum konservatif dan upaya langsung Trump untuk mengontrol pemerintahan federal.
Selain mengubah sistem peradilan pidana, Trump juga berencana untuk membubarkan beberapa kementerian dan menunjuk menteri pertahanan melalui suara yang tipis di Senat. Kebijakan eksekutif Trump yang tajam kemungkinan akan memicu perdebatan di Mahkamah Agung AS, meskipun sebagian besar hakim memiliki pandangan konservatif. Jaksa federal 38 tahun dan anggota Federalist Society, Sassoon, ditunjuk sebagai Jaksa Amerika Serikat di Manhattan pada 21 Januari dan merupakan bagian dari enam pejabat Departemen Kehakiman yang mundur terkait kasus Adams.
Asisten Jaksa Amerika Serikat, Hagan Scotten, juga mengundurkan diri atas alasan serupa, menunjukkan pergeseran konservatisme di Amerika Serikat. Jaksa Agung pilihan Trump, Pam Bondi, menegaskan bahwa setiap jaksa yang menolak kebijakan pemerintah bisa dipecat. Bove, Deputi Jaksa Agung yang sebelumnya merupakan pengacara pribadi Trump, menegaskan bahwa Sassoon dan jaksa lainnya melanggar sumpah jabatan dengan menentang perintah atasan.
Skandal ini mengingatkan pada “Saturday Night Massacre” pada tahun 1973, ketika pejabat Departemen Kehakiman mengundurkan diri karena menolak perintah Presiden Richard Nixon. Somin, seorang akademisi hukum, menganggap keputusan Bove untuk menghentikan kasus Adams sebagai ancaman terhadap supremasi hukum. Dampak dari kasus ini masih akan berlanjut, dengan Departemen Kehakiman di Washington berencana mengambil alih kasus dari Kejaksaan Manhattan. Protes terhadap intervensi pemerintah Trump diperkirakan akan terus berlanjut di jajaran kejaksaan.
