JAKARTA, Fraksigerindra.id —Kesiapan pemilu serentak 2024, khususnya di wilayah terdampak bencana, menjadi salah satu fokus utama dalam rapat kerja yang digelar Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, penjabat (Pj) gubernur, dan kepala daerah dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu (20/11/2024). Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Esthon Foenay, menyoroti pentingnya memastikan hak politik masyarakat terdampak bencana tetap dapat tersalurkan dengan baik.
“Bagaimana situasi dan kondisi yang ada di wilayah-wilayah yang terkena bencana. Kadang masyarakat yang di lokasi bencana sudah tersebar pindah ke lokasi-lokasi yang lain, yang dianggap tidak rawan dan tenang, sehingga mereka bisa mengikuti pelaksanaan daripada pemilihan yang waktunya tinggal satu minggu. Kiranya dapat teridentifikasi dengan baik proses mutasi daripada masyarakat, sehingga hak-hak politiknya dapat tersalur dengan baik,” kata Esthon.
Pernyataan Esthon ini menggarisbawahi perlunya langkah konkret untuk mendata dan memetakan penduduk yang terdampak bencana alam agar mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya meski harus berpindah tempat.
Dalam kesempatan yang sama, Esthon juga menekankan netralitas penyelenggara pemilu dan aparatur sipil negara (ASN) sebagai hal yang krusial demi menjaga kepercayaan publik. Netralitas para penyelenggara pemilu dan ASN diharapkan bisa membuat kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin terbaik bisa terwujud.
“Pemilu serentak tinggal beberapa hari lagi. Diharapkan dapat menghasilkan pilihan rakyat yang betul-betul terbaik. Oleh karena itu, diharapkan netralitas dari penyelenggara pemilu dan ASN dapat dilaksanakan dengan baik dan betul-betul dilaksanakan sesuai sistem tata negara,” tambahnya.
Isu lain yang turut disampaikan mantan Wakil Gubernur NTT ini adalah terkait indeks pemetaan kerawanan pemilu, baik secara internal maupun eksternal. Esthon menegaskan perlunya sinergi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, Polri, pemerintah, hingga masyarakat di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
“Diharapkan tadi yang disampaikan, bapak-bapak gubernur dan penjabat gubernur tentang indeks pemetaan kerawanan, baik rawan secara internal, kerawanan secara eksternal, maupun kerawanan-kerawanan yang dilaksanakan secara vertikal dan juga secara horizontal. Oleh karna itu, perlu kekompakan kerja sama antara KPU, Bawaslu, TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat itu sendiri sampai ke tingkat basis TPS,” tegas Ketua DPD Gerindra NTT ini.
Rapat yang dihadiri oleh Pj Gubernur Bali, Pj Gubernur NTT, Pj Gubernur NTB, serta Pj Bupati/Wali Kota dari ketiga provinsi tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah strategis dan kolaborasi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan Pilkada serentak yang tinggal seminggu lagi.
