Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menyatakan bahwa pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri di Indonesia perlu segera dilakukan. Langkah ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi kerja intelijen dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional.
Pemisahan fungsi antara intelijen dalam negeri dan luar negeri dinilai menjadi langkah penting dalam Restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Rizal Darma Putra, pemisahan ini akan membantu memperjelas peran dan tugas masing-masing unit, serta menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan. Dengan pemisahan yang jelas, setiap unit dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsinya, baik di dalam maupun di luar negeri, dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Aspek pengawasan juga menjadi perhatian penting dalam diskusi ini. Rizal menekankan perlunya penguatan mekanisme pengawasan di berbagai aspek, seperti anggaran, operasi, dan regulasi, untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.
Penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional juga menjadi fokus diskusi. Muhammad Haripin menyoroti pentingnya optimalisasi peran BIN untuk menjembatani berbagai lembaga intelijen yang ada, serta mengurangi ego sektoral di antara lembaga-lembaga tersebut. Peran BIN sebagai koordinator intelijen harus diperjelas dan diperkuat agar koordinasi dapat berjalan lebih baik.
Dalam aspek pengembangan SDM, Haripin menyoroti adanya kemajuan dalam proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Haripin menekankan perlunya proses rekrutmen yang lebih terbuka dan inklusif, serta dilakukan melalui proses silent recruitment dengan kriteria yang lebih beragam.
Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, Aisha Kusumasomantri, menekankan perlunya penguatan intelijen luar negeri untuk menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Aisha menegaskan pentingnya memperkuat intelijen luar negeri agar dapat memitigasi potensi ancaman dari luar yang dapat mengganggu stabilitas negara.
Erik Purnama, Co-Founder ISDS, menyoroti dominasi unsur militer dalam struktur kelembagaan BIN yang dinilai kurang ideal. Erik menyatakan bahwa struktur di BIN saat ini banyak diisi oleh personel militer yang kariernya sudah stagnan, yang berisiko menurunkan efektivitas kerja lembaga intelijen.
Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk memperkuat BIN dan lembaga intelijen lainnya di Indonesia, termasuk pemisahan fungsi, penguatan peran koordinasi, pengawasan yang lebih ketat dan transparan, perbaikan pola rekrutmen, dan pengembangan SDM. Restrukturisasi ini diharapkan dapat menciptakan lembaga intelijen yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, serta mampu merespons dinamika ancaman yang terus berkembang.
