Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menegaskan pentingnya pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri sebagai langkah krusial dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di Indonesia. Diskusi terbatas mengenai Restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) di Universitas Bakrie, Jakarta, mempertimbangkan pemisahan ini untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan pembagian tugas yang jelas.
Pengawasan yang efektif dan transparan terhadap lembaga intelijen seperti BIN juga dipandang sebagai hal yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin akuntabilitas. Ada penekanan pada perluasan pengawasan dalam aspek anggaran, operasi, dan regulasi, meskipun tantangan dalam penerapan pengawasan yang memadai terhadap lembaga intelijen masih dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.
Penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional juga disoroti sebagai langkah penting untuk meningkatkan efektivitas kerja sama antar lembaga intelijen. Ego sektoral di antara lembaga menjadi hambatan utama yang perlu diatasi untuk mencapai koordinasi yang lebih efektif.
Pola rekrutmen dan pendidikan yang lebih profesional di sektor intelijen dianggap perlu diperhatikan guna memastikan inklusivitas dan profesionalisme. Sistem rekrutmen yang lebih terbuka dan beragam diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas personel intelijen.
Perkembangan ancaman eksternal yang semakin nyata dan kompleks menegaskan pentingnya memperkuat intelijen luar negeri. Hal ini diyakini dapat membantu dalam mengantisipasi ancaman dari luar yang berpotensi mengganggu keamanan nasional.
Di sisi lain, kritik terhadap struktur kelembagaan BIN juga diungkapkan, dengan dominasi unsur militer dinilai menghambat perkembangan intelijen yang modern dan adaptif. Perlunya pembenahan struktur kelembagaan untuk mengurangi stagnasi karier dan meningkatkan profesionalisme juga menjadi sorotan kritis.
Para ahli dan peneliti mengusulkan berbagai rekomendasi untuk memperbaiki struktur intelijen di Indonesia, mulai dari pemisahan fungsi, penguatan koordinasi, hingga peningkatan pengawasan. Restrukturisasi yang komprehensif diharapkan dapat melahirkan lembaga intelijen yang lebih profesional, modern, dan responsif terhadap ancaman yang terus berkembang. Keseluruhan, diskusi ini menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem intelijen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional Indonesia.
