Berita  

Dirjen Polpum Kemendagri: Pilkada Serentak 2024, Pemimpin Harus Utamakan Kepentingan Rakyat

Dirjen Polpum Kemendagri: Pilkada Serentak 2024, Pemimpin Harus Utamakan Kepentingan Rakyat

MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Meski belum memasuki masa penetapan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub), suasana pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Perbincangan ini menelisik hampir setiap sudut wilayah tentang siapa figur yang pantas memimpin daerah masing-masing.

Harapan untuk kesejahteraan dan penghidupan yang layak menjadi dambaan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus cerdas dalam memilih calon pemimpin yang akan menjadi nahkoda di wilayah mereka.

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar Baharuddin, menekankan bahwa seorang pemimpin harus menjadi pembela rakyat.

Ia menyatakan bahwa pemimpin, seperti gubernur dan bupati, harus memperhatikan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perbaikan ekonomi masyarakat.

“Masyarakat kecil harus menjadi perhatian utama untuk diberikan program yang bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan wilayah masing-masing. Tidak melulu soal tokoh besar atau pengusaha besar yang selalu diberikan ruang,” ujarnya kepada Rakyat Sulsel baru-baru ini.

Menurutnya, pemimpin harus memiliki kepekaan terhadap pelayanan kepada masyarakat. “Kalau orang besar ini tidak perlu dibela, hanya perlu pelayanan yang baik, kemudahan, dan seterusnya. Yang kecil itu harus dihidupi dengan program yang bijak,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memberikan ruang kepada kalangan masyarakat petani atau nelayan untuk bisa memberdayakan diri melalui program pemerintah. Misalnya, melalui pemaksimalan pertanian dengan tak ragu mengalokasikan anggaran yang besar, serta dengan program perikanan.

Beberapa fenomena menunjukkan bahwa anggaran yang seharusnya menjadi pondasi peningkatan taraf hidup masyarakat sering dikorbankan untuk menalangi utang pembangunan yang dilakukan pemerintah, yang tidak tuntas dan tidak termanfaatkan dengan baik untuk masyarakat.

“Jadi, rakyat harus mempertanyakan apakah seorang pemimpin benar-benar membela rakyat,” pungkasnya. (Abu/A)

Source link