Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Gerindra, Melati Erzaldi, telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk meninjau kembali izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Bangka Selatan. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang menentang keberadaan HTI perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, bahkan hingga mencabut izin jika diperlukan. Penolakan terhadap HTI ini disampaikan oleh sejumlah warga di berbagai wilayah, seperti Kecamatan Pulau Besar, Kecamatan Payung, Kecamatan Tukak Sadai, Desa Sebagin, dan Desa Bedengung, dengan fokus utama pada PT Hutan Lestari Raya (HLR) yang memiliki konsesi lahan HTI seluas 31 ribu hektare di Bangka Selatan.
Melati juga menyoroti kasus sebelumnya di mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencabut izin PT Bangkanesia pada 2022 karena kurangnya progres lapangan. Hal ini menjadi contoh untuk memastikan pengelolaan hutan sesuai dengan aturan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, izin HTI sering kali bertentangan dengan kegiatan yang telah lama dilakukan masyarakat di lahan tersebut, yang menyebabkan ketegangan dan kekhawatiran di kalangan warga.
Dalam pertemuan tersebut, Melati juga membahas potensi konflik agraria yang dapat timbul dari izin pengelolaan hutan, dengan memberikan contoh kasus di Sumatera Utara. Perwakilan masyarakat adat juga menyampaikan keluhan mereka terkait perlakuan aparat terhadap wilayah adat, dengan meminta DPR agar Polri mengambil pendekatan persuasif dan humanis dalam menghadapi warga yang mempertahankan hak-hak atas wilayah adat mereka.
