Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencabut pembebasan bersyarat yang diberikan kepada terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, Jawa Timur. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperburuk kondisi korban dan melukai rasa keadilan masyarakat, terutama karena perkara itu berkaitan dengan penyalahgunaan relasi kuasa.
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Desak pembebasan bersyarat dicabut
Sugiat menyoroti masa hukuman terpidana yang menurutnya belum dijalani secara signifikan ketika pembebasan bersyarat diberikan. Ia mengatakan perkara tersebut memiliki tuntutan 16 tahun penjara, tetapi putusan pengadilan menjatuhkan hukuman tujuh tahun.
“Kasus di pesantren Jombang ini tuntutannya 16 tahun, tapi vonisnya hanya 7 tahun. Lalu belum sampai setengah masa tahanan, baru jalan 3 tahun 1 bulan sudah mendapat pembebasan bersyarat. Kami desak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk membatalkan dan mencabut pembebasan bersyarat ini, lalu seret kembali pelaku ke penjara,” tegas Sugiat.
Menurut dia, aparat penegak hukum dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memiliki komitmen yang sama dalam menangani perkara kekerasan seksual. Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku, terutama dalam kasus yang melibatkan relasi kuasa, diminta dikaji secara serius dengan mempertimbangkan rasa keadilan serta keselamatan korban.
Sugiat juga meminta agar tidak ada kelonggaran dalam pemberian remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku kekerasan seksual berbasis relasi kuasa. “Harus ada komitmen bersama dengan APH, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Ditjen PAS. Jangan ada peluang remisi atau pembebasan bersyarat. Karena Tuhan saja yang maha pengampun tidak mengampuni dosa pemerkosa, masa kita manusia biasa begitu dermawan memberikan remisi kepada pemerkosa?” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I tersebut.
Perlindungan dan pemulihan korban
Selain meminta pencabutan pembebasan bersyarat, Sugiat mengusulkan agar pelaku kekerasan seksual yang memanfaatkan relasi kuasa masuk dalam cakupan subjek pengaturan perampasan aset. Ia menilai instrumen tersebut dapat digunakan apabila aset atau lembaga dimanfaatkan dalam praktik kejahatan seksual.
Ia menekankan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Ditjen Pemasyarakatan agar penanganan perkara berorientasi pada penegakan hukum sekaligus perlindungan korban.
Negara, kata Sugiat, juga harus memastikan korban memperoleh keadilan rehabilitatif dan dukungan untuk melanjutkan kehidupan. Dukungan itu mencakup akses pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial. Ia mendorong korban mendapat prioritas dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang.
Dalam forum tersebut, Komnas Perempuan dan LPSK menyampaikan pandangan mengenai risiko pemberian keringanan hukuman bagi terpidana kekerasan seksual. Kebijakan itu dinilai dapat menciptakan kerentanan baru, khususnya jika pelaku masih memiliki pengaruh sosial atau ekonomi di lingkungan tempat korban tinggal.
Penyintas kekerasan seksual dari Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Jombang, Firda, turut menyampaikan kesaksiannya. Ia mengungkapkan tekanan, intimidasi, serta dampak terhadap kehidupan ekonomi dan pendidikan yang dialami korban saat memperjuangkan keadilan.
“Padahal kita itu hanya mencari keadilan, Pak. Kita sudah selain ditekan, diintimidasi, kita dimiskinkan, tidak bisa melanjutkan sekolah,” kata Firda.












