Bimantoro Wiyono Dorong Transparansi dan Optimalisasi Pemulihan Aset Negara
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, mendorong Badan Pemulihan Aset (BPA) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pemulihan aset negara. Menurutnya, capaian pemulihan aset perlu disampaikan secara lebih rinci agar publik dapat mengetahui secara jelas hasil kerja lembaga tersebut.
Pentingnya Informasi Detail
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Pemulihan Aset, Bimantoro menyoroti capaian pemulihan aset tahun 2025 yang mencapai Rp19,65 triliun. Ia menekankan pentingnya penjelasan yang lebih rinci mengenai sumber pemulihan, jumlah aset yang dieksekusi, serta tingkat keberhasilan pemulihan aset yang dapat dikembalikan kepada negara.
Tingkatkan Keterbukaan Informasi
Bimantoro juga meminta adanya perbandingan nilai aset berdasarkan penilaian dan putusan pengadilan untuk mengukur efektivitas penanganan aset. Selain itu, ia mendorong agar Komisi III DPR RI mendapatkan laporan mengenai 10 penanganan aset terbesar yang dikelola BPA sebagai bahan evaluasi.
Di samping itu, Bimantoro mengapresiasi pengembangan dashboard digital BPA sebagai langkah meningkatkan keterbukaan informasi. Namun, sistem tersebut perlu dilengkapi dengan informasi yang lebih komprehensif agar masyarakat dapat memantau perkembangan setiap aset secara jelas.
Ia menegaskan bahwa transparansi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemulihan aset. Keterbukaan informasi juga akan memperkuat akuntabilitas BPA dalam memastikan aset negara dapat dimanfaatkan atau dipulihkan secara optimal.
Komisi III DPR RI memberikan perhatian besar terhadap kinerja Badan Pemulihan Aset, namun Bimantoro menekankan pentingnya lembaga tersebut tidak hanya sebagai tempat penyimpanan aset, tetapi juga harus memaksimalkan proses pemulihan.
