Berita  

Inisiatif Komisi V DPR RI untuk Kekeringan: Ketahanan Air Berkelanjutan






Penanganan Kekeringan Perlu Fokus pada Sistem Mitigasi, Dorong Komisi V DPR RI

Penanganan Kekeringan Perlu Fokus pada Sistem Mitigasi, Dorong Komisi V DPR RI

Menanggapi krisis kekeringan yang melanda beberapa daerah di Indonesia, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mengkritisi bahwa penanganan bencana kekeringan masih terlalu berfokus pada langkah-langkah darurat seperti penyaluran air bersih. Meskipun memberikan apresiasi terhadap respons cepat pemerintah daerah dan BPBD, Andi menegaskan bahwa hal tersebut belum menyelesaikan akar permasalahan terkait krisis air.

Sistem Mitigasi yang Lebih Optimal Diperlukan

Peristiwa krisis air bersih di sejumlah daerah seperti Kabupaten Bekasi, Klaten, Bogor, Bandung, dan lainnya, pada tahap awal musim kemarau, mengindikasikan bahwa manajemen sumber daya air nasional belum maksimal dan belum siap menghadapi dampak perubahan iklim serta pemanasan global.

“Orientasi kebijakan perlu bergeser dari penanganan darurat menuju pembangunan sistem mitigasi struktural, jangka panjang, dan berkelanjutan. Pembangunan sistem ketahanan air yang mampu mengurangi kerentanan masyarakat terhadap cuaca ekstrem menjadi hal yang lebih krusial,” ujar Andi dalam keterangannya.

Pengawasan dan Pemeliharaan Infrastruktur Air Bersih Harus Ditingkatkan

Andi juga menyoroti kurangnya pengawasan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur penyediaan air bersih di beberapa wilayah. Banyak fasilitas air bersih yang tidak optimal berfungsi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan saat musim kemarau tiba. Menurutnya, meskipun banyak pembangunan sarana air bersih telah dilakukan, pengelolaannya masih belum optimal dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat.

Seiring dengan mendekati puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga September, Komisi V DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan mitigasi kekeringan yang didasari oleh data dan informasi ilmiah. Informasi iklim dari BMKG harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan daerah terkait manajemen sumber air dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kemarau yang panjang.

Sumber: Fraksi Gerindra

Source link