Penguatan Pengawasan APBN untuk Program Prioritas yang Tepat Sasaran

Memperkuat Pengawasan APBN untuk Menjamin Program Prioritas Tepat Sasaran

Dalam pertemuan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjamin keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, pengawasan yang kuat diperlukan agar alokasi anggaran negara dapat dikelola dengan akuntabel, efektif, dan tepat sasaran. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala BPKP, Kepala LKPP, dan Sekretaris Jenderal BPK di Jakarta.

Kritik terhadap Pengawasan Program Prioritas

Kamrussamad menyoroti pentingnya melakukan pengawasan yang rinci dan luas terhadap program prioritas pemerintah. Menurutnya, dengan pertumbuhan program yang semakin kompleks, sistem pengawasan harus diperkuat agar potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini. Ia juga memperhatikan kontribusi strategis BPKP dalam mengoptimalkan penerimaan negara, terutama dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Menurut Kamrussamad, pengawasan yang dilakukan terhadap sumber daya alam oleh BPKP telah memberikan hasil positif dan perlu diperluas ke sektor layanan publik lainnya yang memiliki potensi penerimaan besar. Ia menyoroti layanan-layanan seperti paspor, SIM, dan administrasi lainnya sebagai sektor yang perlu ditingkatkan tata kelolanya untuk meningkatkan sumbangan terhadap penerimaan negara.

Selain itu, Kamrussamad juga mengusulkan agar BPK memperluas cakupan pemeriksaan terhadap penggunaan APBN pada program prioritas pemerintah. Menurutnya, menjaga akuntabilitas memerlukan pendekatan yang lebih detail dan risiko yang berbasis. Penambahan sampel pemeriksaan diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Peningkatan Edukasi dan Kapasitas SDM

Kamrussamad juga menyoroti pentingnya peningkatan edukasi terkait tata kelola dan pelaporan penggunaan anggaran negara di tingkat daerah. Dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaksana program, diharapkan risiko kesalahan administrasi atau penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan. Penguatan pengawasan harus diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM yang mengelola anggaran di lapangan.

Dukungan anggaran yang diajukan BPKP, LKPP, dan BPK disambut baik oleh Kamrussamad, namun ia menegaskan bahwa hal tersebut harus disertai dengan komitmen untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan tata kelola keuangan negara, serta memastikan berbagai program prioritas pemerintah berjalan dengan baik bagi kepentingan masyarakat.

Source link