Bob Hasan: RUU Satu Data Indonesia Mendorong Tata Kelola Data Akurat

RUU Satu Data Indonesia: Tata Kelola Data yang Akurat dan Berkeadilan

Jakarta, FraksiGerindra.id – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia bertujuan membangun tata kelola data nasional yang terintegrasi, akurat, dan valid untuk perencanaan pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pembangunan Tata Kelola Data yang Tepat

Menurut Bob Hasan, RUU Satu Data Indonesia akan menyatukan sumber data yang tersebar di berbagai instansi untuk memastikan tingkat akurasi dan validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diungkapkan saat membuka Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia di Gedung Nusantara I, DPR RI.

Ia menjelaskan bahwa bab terkini dalam pembahasan RUU mengenai mekanisme penyelesaian sengketa setelah membahas partisipasi masyarakat, pengawasan, evaluasi, akuntabilitas, pendanaan, hingga berbagi akses data antarinstansi, interoperabilitas sistem data, dan mekanisme transfer data.

Pentingnya Keterhubungan Data Nasional

Bob Hasan menekankan bahwa RUU Satu Data Indonesia bertujuan agar data nasional tidak lagi tersebar secara terpisah, tetapi terhubung dalam satu sistem untuk hasil informasi yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelenggaraan ini tidak hanya terkait dengan kebutuhan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga melibatkan hak dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, peran Badan Satu Data Indonesia (BSDI) menjadi fokus RUU tersebut dalam menjalankan fungsi interoperabilitas, berbagi akses data, dan pengelolaan arus data antarinstansi pemerintah. BSDI diharapkan menjadi pusat koordinasi untuk memastikan penyebaran data berjalan efektif di semua sektor.

Bob Hasan juga mengingatkan bahwa pertukaran data yang luas berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi aspek penting yang diatur dalam RUU untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Sumber: FraksiGerindra.id

Source link