Berita  

Tantangan Eliminasi TB dan HIV/AIDS di Medan: Sorotan Komisi IX DPR RI

Komisi IX DPR RI Soroti Tantangan Eliminasi TB dan HIV/AIDS di Medan

Medan – Persoalan Tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS masih menjadi tantangan serius di Medan. Sebagai kota metropolitan dan pusat rujukan kesehatan di Sumatera Utara, tingginya kepadatan penduduk dinilai memerlukan perhatian khusus dalam penanganan kedua penyakit menular tersebut.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI

Menghadapi situasi tersebut, Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Medan pada Kamis (21/5/2026) bersama Pemerintah Kota Medan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan percepatan eliminasi TB serta HIV/AIDS.

Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki, menyoroti pentingnya pelacakan kasus secara masif di kota besar seperti Medan. Ade Rezki menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan eliminasi TB dan HIV/AIDS pada tahun 2030 melalui pendekatan 95-95-95, yang mencakup peningkatan skrining, pengobatan, dan keberlanjutan terapi pasien.

“Kota Medan merupakan salah satu kota paling besar di luar Pulau Jawa dengan populasi padat, kurang lebih 2,5 juta jiwa dengan keberagaman suku dan heterogen. Oleh karena itu, keberhasilan eliminasi TB dan HIV/AIDS membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat, edukasi berkelanjutan, pengawasan ketat, serta dukungan pengobatan gratis yang konsisten,” ujar Ade Rezki.

Tantangan dalam Penanggulangan TB dan HIV/AIDS di Medan

Meski berbagai program penanggulangan telah berjalan, rapat tersebut juga mengungkap sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari efek samping obat, rendahnya pemahaman masyarakat, hingga stigma sosial terhadap pasien TB dan HIV/AIDS. Hal ini membuat beberapa pasien merasa terpinggirkan meskipun kedua penyakit tersebut dapat dikendalikan dengan pengobatan yang tepat.

Kondisi tersebut menegaskan perlunya kolaborasi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk mencapai target nasional eliminasi TB dan HIV/AIDS pada tahun 2030 secara optimal.

Sumber: FraksiGerindra.id

Source link