Pentingnya Pengelolaan Dana Otsus Aceh untuk Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rapat kerja Baleg DPR RI bersama pemerintah terkait penyusunan RUU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di Gedung Nusantara I, DPR RI, Khalid mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh yang belum maksimal meskipun jumlah dana yang telah diperoleh sudah cukup signifikan. Ia menyoroti pentingnya pengelolaan dana otsus secara efektif untuk memastikan dana tersebut benar-benar tepat sasaran.

Khalid juga meminta penjelasan dari pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri, mengenai kendala dalam proses evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sebelum disahkan. Menurutnya, mekanisme evaluasi tersebut seharusnya memberikan hasil yang lebih signifikan sesuai dengan harapan.

Selain itu, Khalid juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan dana otsus karena masih berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Oleh karena itu, identifikasi hambatan dalam proses pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana tersebut.

Selanjutnya, Khalid menekankan perlunya perbaikan dalam tata kelola dana otsus agar lebih efisien, transparan, dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa diskusi mengenai dana otsus harus dipandang dalam konteks sejarah perdamaian Aceh melalui Nota Kesepahaman Helsinki yang menekankan pemberian kewenangan khusus.

Khalid berharap melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dapat dirumuskan sistem pengelolaan dana otsus yang lebih akuntabel dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Source link