Sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi topik yang sedang dibahas, terutama menjelang pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu di DPR RI. Menurut Azry Yusuf, seorang Pengamat Hukum Kepemiluan, kehadiran sistem e-voting memiliki kelebihan signifikan seperti mempercepat perhitungan suara, mengurangi ‘human error’, dan mengurangi potensi kecurangan. Namun, ia juga menyoroti risiko-risiko yang terkait dengan sistem ini.
Azry mengungkapkan bahwa infrastruktur digital, literasi teknologi, dan tingkat kepercayaan publik di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, masih belum merata. Meskipun beberapa wilayah perkotaan seperti Makassar sudah siap, banyak kabupaten dan daerah kepulauan masih mengalami keterbatasan jaringan internet dan pemahaman teknologi. Selain itu, kebutuhan akan proses pemungutan suara yang transparan dan dapat diawasi secara langsung masih dirasakan oleh sebagian besar pemilih.
Meskipun pemerintah telah berupaya memperbarui sistem pemilu dengan teknologi mutakhir selama 10 tahun terakhir, penerapan e-voting masih menimbulkan keraguan. Azry menekankan bahwa kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi bukanlah satu-satunya pertimbangan yang harus diperhitungkan. Keamanan suara, kerahasiaan pemilih, keterbukaan proses, dan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa pemilu secara adil juga harus diperhatikan.
Selain itu, ketimpangan dalam infrastruktur digital antarwilayah, keamanan siber yang belum memadai, dan kekurangan mekanisme audit independen menjadi tantangan dalam menerapkan e-voting. Azry mendorong agar pemerintah dan pemangku kepentingan tidak terburu-buru dalam mengadopsi sistem ini, tetapi lebih fokus pada penyiapan kerangka hukum yang cermat dan bertahap. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak pilih warga negara dan memastikan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu tetap terjaga.
