Berita  

Audit Prosedur Penagihan Leasing dan Sanksi: Tuntutan Komisi XIII

Anggota Komisi XIII DPR RI, Muhammad Rofiqi, menyoroti praktik penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan leasing yang masih marak di lapangan. Ia menegaskan perlunya penertiban terhadap praktik penagihan ilegal yang kerap dilakukan dengan kekerasan dan tanpa dokumen resmi yang lengkap, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Rofiqi menekankan bahwa sanksi harus diberikan kepada debt collector yang melanggar prosedur, bahkan meminta agar perusahaan leasing yang terlibat ditutup jika terbukti melanggar aturan.

Selain itu, audit menyeluruh terhadap prosedur penagihan dan kejelasan regulasi juga menjadi perhatian Anggota Komisi XIII DPR RI lainnya, Umbu Kabunang. Ia menilai bahwa revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia perlu dilakukan untuk mengatasi ketidakjelasan regulasi yang menjadi sumber konflik antara nasabah dan debt collector.

Komisi XIII DPR RI menekankan bahwa penguatan regulasi, kejelasan prosedur, serta pengawasan yang ketat diperlukan untuk melindungi konsumen dan menciptakan kepastian hukum dalam praktik penagihan pembiayaan di Indonesia. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan konflik antara debitur dan debt collector dapat diminimalisir, sehingga keamanan dan perlindungan konsumen dapat terjamin.

Source link