Kantor Pertanahan Bekasi: Hukum dan Tata Kelola Agraria

Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di wilayah penyangga Ibu Kota. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum pertanahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola agraria yang berkeadilan. Kabupaten Bekasi dipandang memiliki posisi strategis sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dan wilayah penyangga utama DKI Jakarta. Dengan luas wilayah 1.273,88 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 3,4 juta jiwa, Bekasi menghadapi tantangan pertanahan yang kompleks. Heri Gunawan menyoroti implementasi tiga pilar utama kebijakan Kementerian ATR/BPN, yakni peningkatan kepastian hukum dan pelayanan pertanahan, penataan ruang dan reforma agraria, serta penguatan kualitas sumber daya manusia dan birokrasi. Ia menekankan agar seluruh kebijakan dan program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, Heri Gunawan juga menyinggung persoalan sengketa lahan di Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, sebagai pengingat pentingnya validitas data pertanahan, transparansi pelayanan, serta koordinasi antarlembaga untuk mencegah konflik. Kunjungan ini diharapkan dapat memastikan pelayanan pertanahan di Kabupaten Bekasi berjalan lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum. Komisi II DPR RI berharap Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi terus meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta meminimalkan potensi konflik pertanahan.

Source link