Berita  

Komisi VIII Dorong Revisi UU Penanggulangan Bencana Pasca Bencana Sumatra

Komisi VIII DPR RI bersikap tegas terhadap kondisi pascabencana di beberapa wilayah Sumatra dengan mengungkapkan komitmennya untuk mempercepat revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyoroti keterbatasan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tidak sebanding dengan tanggung jawabnya. Menurutnya, BNPB memikul beban tugas yang besar namun tidak didukung oleh fungsi dan otoritas yang memadai. Oleh karena itu, revisi regulasi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran dan kewenangan BNPB dalam menangani bencana dengan lebih optimal. Komisi VIII DPR RI membahas substansi revisi UU Kebencanaan dengan fokus utama pada penguatan kewenangan BNPB agar dapat berkoordinasi dan bertindak secara responsif hingga ke tingkat daerah. Di samping penguatan kewenangan, upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra juga menjadi sorotan. Komisi VIII DPR RI menyoroti mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana dan menegaskan komitmennya untuk memasukkan revisi UU Penanggulangan Bencana ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) guna mewujudkan penanganan bencana yang lebih cepat, terpadu, dan efektif.

Source link