Komisi VIII DPR RI bersikap tegas terhadap kondisi pascabencana di beberapa wilayah Sumatra dengan mengungkapkan komitmennya untuk mempercepat revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyoroti keterbatasan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tidak sebanding dengan tanggung jawabnya. Menurutnya, BNPB memikul beban tugas yang besar namun tidak didukung oleh fungsi dan otoritas yang memadai. Oleh karena itu, revisi regulasi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran dan kewenangan BNPB dalam menangani bencana dengan lebih optimal. Komisi VIII DPR RI membahas substansi revisi UU Kebencanaan dengan fokus utama pada penguatan kewenangan BNPB agar dapat berkoordinasi dan bertindak secara responsif hingga ke tingkat daerah. Di samping penguatan kewenangan, upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra juga menjadi sorotan. Komisi VIII DPR RI menyoroti mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana dan menegaskan komitmennya untuk memasukkan revisi UU Penanggulangan Bencana ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) guna mewujudkan penanganan bencana yang lebih cepat, terpadu, dan efektif.
Komisi VIII Dorong Revisi UU Penanggulangan Bencana Pasca Bencana Sumatra
Read Also
Recommendation for You

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian, meminta kader Gerindra Kabupaten…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong agar produk kerajinan dan usaha mikro, kecil,…

Mantan Presiden Paraguay Santiago Peña menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan pada Sabtu (7/11/2026), sehari setelah…

Pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dijadikan kebiasaan masyarakat untuk mengenali potensi penyakit sejak dini. Pesan…

Lebih dari 70.000 tenda pengungsi di Gaza dilaporkan terendam hujan deras. Kondisi tersebut menambah kebutuhan…







