PTUN Membatalkan Sertifikat Sah, Hak Publik Terancam

Rusniwati Ayu Syafitri, SH, MH bersama Deni Saputra, SH, MH, dan Rhamot Sidebang, SH yang merupakan bagian dari Kantor Hukum RAS Law Office, mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda pada 4 Desember 2025. Putusan tersebut mengarah pada pembatalan sejumlah sertifikat hak atas tanah yang sebelumnya terdaftar secara aktif. Tim Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa putusan tersebut terdapat kekeliruan serius dalam penerapan hukum, yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terutama para pemilik sertifikat yang menganggap sertifikat sebagai bukti hak yang kuat.

Rusniwati menekankan bahwa sertifikat tanah bukan hanya sebagai bukti biasa, melainkan merupakan alat bukti hak yang kuat sesuai dengan hukum pertanahan nasional. Para klien yang diwakili oleh tim ini adalah pemegang sah sertifikat yang masih terdaftar aktif, dan tidak pernah dibatalkan oleh pejabat berwenang. Mereka meyakini bahwa sertifikat-sertifikat tersebut memegang kekuatan pembuktian penuh yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pada dasarnya, keberadaan sertifikat yang masih aktif dan sah secara administratif tidak boleh dengan mudah dibatalkan, karena hal ini bisa mengancam kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Selain itu, penerapan hukum oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda dinilai keliru oleh para advokat ini, terutama dalam memadukan dua rezim wewenang peradilan yang berbeda.

Para pengacara ini menyoroti berbagai aspek dari persidangan, termasuk validitas bukti yang diajukan oleh penggugat dan kelemahan dalam pembuktian. Mereka juga menegaskan bahwa upaya banding telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Keseluruhan pertimbangan ini menunjukkan bahwa Putusan PTUN Samarinda dianggap sarat dengan kesalahan penerapan hukum, dan hal ini mengancam kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan nasional.

Source link