Kementerian Keuangan bersama dengan Danantara dan Komisi XI DPR sepakat untuk mengubah penyaluran subsidi mulai tahun 2026 setelah rapat tertutup yang berlangsung di Gedung DPR Jakarta. Di rapat tersebut, hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO BPI Danantara Rosan P. Roeslani, serta sejumlah bos BUMN seperti Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin.
Perubahan ini bertujuan untuk menyusun ulang skema subsidi dengan lebih tepat sasaran, terutama untuk menghindari kesalahan penyaluran kepada masyarakat golongan kaya. Purbaya menyatakan bahwa subsidi bagi masyarakat kaya dengan desil 8, 9, dan 10 akan dikurangi signifikan. Sementara itu, subsidi dialokasikan kembali kepada golongan desil 1, 2, 3, dan 4 yang lebih membutuhkan, dengan proses perbaikan skema subsidi energi secara bertahap dalam dua tahun ke depan.
CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menekankan pentingnya penataan subsidi dan kompensasi melalui APBN 2025 untuk efisiensi arus kas BUMN. Desain ulang penyaluran subsidi dan kompensasi energi untuk paruh pertama tahun 2026 terus digodok bersama Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan guna memastikan keadilan dan ketepatan sasaran. Perubahan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi di internal BUMN, seperti yang telah dilakukan dalam pengelolaan kompensasi di sektor pupuk.
Kesepakatan untuk merancang ulang tata kelola subsidi dan kompensasi energi ini tidak hanya untuk menghindari potensi pembengkakan anggaran subsidi, melainkan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien bagi APBN. Ini terlihat dalam upaya untuk menjalankan subsidi dengan tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan target APBN.
