Pembangunan kawasan industri di berbagai daerah dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks, seperti tumpang tindih regulasi, masalah lahan, kebijakan pusat dan daerah yang tidak selaras, keterbatasan akses jalan, dan dinamika sosial dengan masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari situasi yang dihadapi oleh Batang Industrial Park di Jawa Tengah dalam mempercepat pengembangan kawasannya. Dalam pertemuan antara Komisi VII DPR RI, otoritas Batang Industrial Park, dan Kementerian Perindustrian, beberapa isu tersebut disoroti. Anggota Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono, mengungkapkan bahwa tumpang tindihnya regulasi di tingkat daerah menyulitkan otoritas kawasan tersebut dalam mengatur pembangunan.
Bambang Haryo juga menyoroti masalah protes dari masyarakat sekitar kawasan industri yang ingin direkrut sebagai tenaga kerja tanpa memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Hal ini dianggap sebagai potensi ketidakpastian bagi perusahaan asing yang beroperasi di kawasan tersebut. Bambang mengusulkan sentralisasi kebijakan di bawah Kementerian Perindustrian untuk memastikan kelancaran izin dan koordinasi antara berbagai pihak terkait.
Selain itu, Bambang menekankan potensi perusahaan asing di Indonesia untuk memperoleh kemudahan dalam jalur ekspor. Contohnya, perusahaan asal Eropa yang beroperasi di Indonesia dapat memanfaatkan jalur ekspor yang lebih efisien ke Asia Timur. Ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik bagi negara kita. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dan koordinasi antara pihak terkait dalam mengatasi kendala pembangunan kawasan industri seperti Batang.
