Pembatalan hasil putaran pertama pemilu presiden Rumania oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2024 seharusnya menjadi alarm global, khususnya bagi negara-negara demokratis dengan lanskap digital yang rapuh seperti Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya membuktikan meningkatnya eskalasi ancaman digital, tapi juga menyoroti transformasi serangan siber bertaraf negara menjadi alat modern untuk mengintervensi demokrasi.
Penyelidikan intelijen Rumania menyingkap dua lapisan utama dalam sabotase pemilu: penetrasi siber besar-besaran terhadap sistem krusial pemilu dan operasi disinformasi terstruktur. Berbagai upaya ini berkolaborasi dalam pola serangan hibrida, di mana kekuatan asing memanfaatkan kekacauan digital sebagai taktik menggoyang pilar demokrasi.
Serangan siber yang menargetkan infrastruktur vital—seperti server penyelenggara pemilu maupun jaringan komunikasi penghitungan suara—tidak sekadar menggasak data. Lebih dari itu, ribuan penetrasi ini diarahkan untuk menghambat, merusak, bahkan merekayasa integritas hasil pemilu. Kompleksitas dan konsistensi serangan berkapasitas tinggi menandakan adanya dukungan sumber daya dari negara asing, yang sulit dilakukan oleh kelompok kriminal biasa.
Di sisi lain, koordinasi penyebaran berita palsu dan propaganda politik di media sosial—terutama lewat TikTok dan Telegram—dipakai untuk membelokkan persepsi pemilih. Intelijen mengungkap adanya dana dari luar negeri digunakan untuk mendongkrak tokoh ultra-nasionalis pro-Moskow seperti Calin Georgescu secara ilegal, mengaburkan batas antara kampanye politik dan manipulasi opini massa. Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya sebuah negara demokrasi jika ruang digitalnya tidak terlindungi secara strategis.
Menimbang fakta tersebut, Mahkamah Konstitusi Rumania menyimpulkan bahwa fondasi hukum, transparansi, dan keadilan proses pemilu telah runtuh akibat campur tangan masif melalui siber dan disinformasi, sehingga mengharuskan pembatalan seluruh proses dan pengulangan pemilu.
Bagi Indonesia, pengalaman pahit Rumania harus dijadikan pelajaran berharga. Dengan populasi digital yang besar dan adopsi teknologi yang pesat, Indonesia sangat rentan menjadi sasaran eksploitasi digital tingkat tinggi. Risiko di era ini jauh melampaui kejahatan daring konvensional. Kehilangan kendali atas sistem pemilu—baik melalui peretasan perangkat KPU, sabotase teknologi, maupun polarisasi lewat narasi bohong—dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik hingga potensi instabilitas nasional.
Disinformasi yang divisualisasikan dan didistribusikan oleh aktor luar negeri mampu menanamkan perpecahan, memicu konflik horizontal, serta memperkeruh harmoni sosial dengan motif-motif geopolitik tertentu. Penggunaan bot, data palsu, dan influencer bayaran merepresentasikan bentuk ancaman baru yang memerlukan respons terintegrasi lintas sektor.
Pemerintah Indonesia wajib mengantisipasi dinamika ini dengan memperkuat ketahanan siber dari kacamata pertahanan nasional. Tindakan yang bersifat reaktif atau sekadar penegakan hukum tidak lagi memadai. Sinergi antara POLRI, BSSN, Kominfo, TNI, serta peningkatan kecakapan digital masyarakat harus dirumuskan menjadi strategi holistik, mengingat potensi dampak destruktif sangat besar terhadap kedaulatan serta masa depan demokrasi.
Peningkatan kemampuan mendeteksi, menemukan identitas pelaku serangan asing, dan membangun ekosistem literasi digital disertai pengawasan berlapis menjadi kebutuhan mendesak. Pelindungan terhadap hak pilih warga, integritas sistem pemilu, dan solidaritas sosial digital merupakan investasi jangka panjang yang tidak bisa ditunda jika Indonesia ingin memastikan demokrasi tetap utuh dari terpaan gelombang invasi siber berikutnya.
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Serangan Hibrida, Disinformasi Digital, Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Ketika Demokrasi Di Indonesia Terancam
