Fraksi Gerindra: APBN 2026 Katalisator Pertumbuhan Ekonomi

Rapat Paripurna ke-5 DPR RI pada Selasa, 23 September 2026, menyetujui UU APBN 2026 sebagai UU APBN pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan postur belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun, pendapatan Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68% PDB, APBN ini menandai kebijakan fiskal baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Budisatrio Djiwandono, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, mendukung APBN 2026 yang berfokus pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui program-program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat. Postur APBN ini ekspansif namun tetap disiplin fiskal. Fraksi Gerindra menyatakan dukungannya pada pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta dan perekonomian rakyat melalui program strategis nasional. Agenda prioritas APBN 2026 meliputi ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan desa dan koperasi, dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM, gizi, kesehatan masyarakat, dan perekonomian daerah. Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 mengalami penurunan, namun total belanja pemerintah pusat untuk daerah meningkat. Fraksi Gerindra akan mengawasi implementasi program-program strategis pemerintah untuk memastikan penyerapan anggaran yang efektif dan berdampak positif. Setiap anggota DPR Fraksi Gerindra diinstruksikan untuk mengawal program strategis guna meningkatkan produktivitas ekonomi, lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan.

Source link