Polemik terkait pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi perhatian utama, dengan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu-isu terkait terutama tata ruang yang tumpang tindih menjadi akar permasalahan. DPRD bersama para aktivis lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA tersebut. Meskipun perusahaan yang mengoperasikan KJA tersebut menyatakan bahwa kegiatan mereka sudah berlangsung sejak tahun 2019, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, seperti nelayan lokal dan juga demi kelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Read Also
Recommendation for You

Kewajiban transparansi harta kekayaan bagi pejabat negara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjadi hal…

Dalam rangka memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan, Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan,…

Anggota Komisi VI DPR RI Hj. Ida Nurlaela Wiradinata memberikan perhatian yang tinggi terhadap peningkatan…

Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) dengan beberapa provinsi…








