Pimpinan DPR telah menerima dan merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka juga telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Sekretaris Negara telah berkomunikasi sebelumnya, namun partisipan dari pemerintah yang akan menerima mereka masih belum pasti. Agenda yang dibawa oleh mahasiswa menjelaskan “17 + 8”.
Selama pertemuan, DPR menegaskan akan melakukan tinjauan menyeluruh – termasuk tentang tunjangan dan transparansi institusi – sesuai dengan agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan berkumpul untuk menata posisi dan mencapai konsensus. DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal agar anggota yang dihentikan tidak lagi menerima fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya.
Explorasi RUU Pencabutan Aset terhubung dengan beberapa undang-undang lain dan harus dihindari adanya tumpang tindih. Pembahasan RUU Pencabutan Aset akan dilanjutkan setelah revisi KUHAP selesai. Meskipun revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, kepemimpinan Komisi III diminta untuk mematuhi batas waktu agar segera selesai.
Harapan DPR adalah RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi saat ini untuk melanjutkan pembahasan RUU Pencabutan Aset. Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR guna membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Hal ini sebagai komitmen anggota DPR untuk belajar dari masa lalu dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai evaluasi ke depan.
