Pertemuan antara Komisi VI DPR RI dan Direktur Utama Pertamina serta jajaran subholding pada Kamis (11/9/2025) menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menyoroti beberapa isu krusial terkait ketahanan energi, transparansi distribusi BBM, dan inovasi teknologi.
Kawendra menunjukkan bahwa tingkat recovery pada biosolar masih rendah, dengan adanya defisit sebesar Rp608 per liter hingga Juli 2025. Hal ini menandakan kerugian yang terjadi pada setiap liter biosolar yang beredar. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini ke depannya.
Tidak hanya itu, Kawendra juga memperingatkan mengenai pentingnya menjaga integritas di lingkungan Pertamina. Ia menekankan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada tempat bagi praktik curang. Kawendra menegaskan perlunya menjaga integritas dalam mengelola perusahaan dan memberikan kepastian kepada publik terkait kualitas produk yang dihasilkan.
Di sisi lain, untuk meningkatkan transparansi, Kawendra mendorong optimalisasi aplikasi MyPertamina agar lebih dari sekadar barcoding, tetapi juga mampu mendeteksi perputaran BBM secara real-time. Selain itu, ia juga mengusulkan solusi inovatif untuk mengatasi masalah ketahanan energi di wilayah 3T melalui pengembangan microgrid hibrida yang berbasis PLTS dan biometanol sebagai upaya untuk meratakan akses energi.
Kawendra juga memberikan apresiasi terhadap respons cepat Pertamina dalam mengatasi kelangkaan BBM di daerah pemilihannya, seperti Lumajang dan Jember. Ia juga memberikan masukan terkait distribusi BBM melalui moda transportasi kereta api guna menjaga kepastian pasokan. Semua upaya ini bertujuan untuk memperkuat road map Pertamina dari aspek biosolar hingga digitalisasi layanan, sesuai dengan arahan dan kebutuhan yang ada.
