Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi intelijen, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai lembaga intelijen utama negara, BIN bertanggung jawab atas penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menjaga keamanan nasional. Hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, yang menegaskan kedudukan BIN di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Sejumlah tugas pokok BIN termasuk melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen, menyampaikan produk intelijen kepada pemerintah, merencanakan dan melaksanakan aktivitas intelijen, memberikan rekomendasi terkait pihak asing, serta memberikan saran dan rekomendasi pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, BIN juga diberikan wewenang seperti menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen, menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen negara lain, membentuk satuan tugas khusus, serta melakukan penyadapan dan penggalian informasi terkait ancaman terhadap keamanan nasional.
Dalam menjalankan fungsinya, BIN memiliki hubungan langsung dengan Presiden. Produk intelijen yang dihasilkan BIN menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Meskipun demikian, informasi intelijen bersifat rahasia dan tidak dapat diakses publik. BIN juga bekerja dengan ciri-ciri prinsip kerahasiaan, independensi, profesionalisme, dan keahlian khusus, serta menjaga kerahasiaan informasi namun tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Keberadaan BIN didukung oleh dasar hukum yang kuat, termasuk dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang BIN. Melalui landasan hukum dan wewenangnya, BIN berperan penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang stabil.
