Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025. Rapat ini berlangsung di tengah kondisi darurat politik dan sosial akibat gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR.
Dalam sidang tersebut, diputuskan langkah-langkah tegas termasuk pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terlibat kontroversi dan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025. Tujuannya adalah untuk memulihkan kepercayaan publik.
Presiden menekankan pentingnya keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Ia meminta kementerian dan lembaga untuk memberikan akses bagi publik menyampaikan masukan secara damai namun juga menegaskan bahwa aparat akan bertindak tegas terhadap aksi anarkis. Beberapa poin penting dari hasil rapat tersebut antara lain:
1. Pimpinan partai politik diminta untuk bertindak tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru dan kontroversi. Mulai 1 September 2025, partai dapat mencabut keanggotaan anggota DPR yang melanggar aturan tersebut.
2. Proses pemeriksaan terhadap petugas yang terlibat dalam kasus Affan harus dilaksanakan secara cepat, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
3. Pimpinan DPR diminta untuk mengevaluasi besaran tunjangan anggota DPR serta memberlakukan moratorium kunjungan ke luar negeri.
4. Presiden meminta pimpinan DPR dan seluruh kementerian/lembaga untuk membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat dan mahasiswa serta menerima masukan secara terbuka.
5. Polisi diminta fokus untuk melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dari dana rakyat.
Rapat tersebut menegaskan bahwa stabilitas nasional menjadi prioritas utama dalam menjaga kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi yang menantang. Presiden menutup arahannya dengan pesan agar seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak demi masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
