Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti kesiapan transportasi terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Menurut BHS, penting untuk melakukan kajian matang terkait akses transportasi agar mobilitas menuju pusat pemerintahan baru dapat berjalan dengan efektif tanpa memberikan beban berlebih pada masyarakat.
Saat ini, pusat pemerintahan di Jakarta dapat diakses melalui berbagai moda transportasi seperti berjalan kaki, sepeda, motor, mobil, dan kereta api. Namun, jika IKN menjadi pusat pemerintahan, banyak pihak yang memiliki kepentingan langsung akan bergantung pada transportasi udara atau laut.
Menurut BHS, jika diasumsikan ada 2 juta orang yang berkepentingan langsung ke IKN dengan harga tiket pesawat Rp 1,5 juta per orang, biaya transportasi harian bisa mencapai Rp 3 triliun. Hal ini ditambah dengan biaya akomodasi sehingga total biaya per hari mencapai Rp 8 triliun atau Rp 2.920 triliun per tahun.
BHS juga menyampaikan keterbatasan kapasitas transportasi udara di Indonesia. Dengan hanya sekitar 450 pesawat berkapasitas 200 penumpang, total daya angkut harian hanya mampu mencapai sekitar 360 ribu penumpang, jauh di bawah estimasi kebutuhan 2 juta penumpang. Bandara Sultan Aji Balikpapan dan bandara IKN pun hanya mampu menampung jumlah penumpang yang terbatas.
Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra ini menekankan pentingnya melakukan kajian mendalam terkait transportasi bagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT yang akan menuju IKN. Pembangunan IKN harus memperhatikan infrastruktur transportasi secara menyeluruh agar mobilitas menuju pusat pemerintahan baru dapat terjamin.
BHS berharap pemerintah segera mengevaluasi dan memutuskan langkah terbaik terkait pemindahan IKN agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN.
