Pemerintah melalui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia (PKP RI) Fahri Hamzah berencana untuk melakukan upaya normalisasi harga tanah guna membangun perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, harga tanah yang tidak masuk akal menjadi penyebab utama mahalnya harga rumah, bukan karena teknologi atau konstruksi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengendalikan harga tanah agar lebih terjangkau. Presiden Prabowo pun mendorong penggunaan tanah negara untuk menekan harga tanah yang tinggi.
Fahri menjelaskan bahwa dengan menormalisasi harga tanah, maka harga rumah dapat ditekan. Ia juga menyoroti contoh praktik dari Semen Indonesia Grup yang berhasil membangun rumah percontohan dengan harga terjangkau. Selain itu, Ketua REI 2019-2023, Paulus Totok Lusida menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan masyarakat dalam percepatan realisasi program 3 juta rumah.
Menyikapi hal ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO) Dedek Prayudi menegaskan bahwa Program 3 Juta Rumah adalah salah satu program prioritas yang sangat penting. Ia mengatakan bahwa masih ada 35 persen masyarakat yang tinggal di hunian yang tidak layak dan pemerintah ingin membawa kesejahteraan bagi rakyat melalui program-program prioritas tersebut. Target pemerintah adalah untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dengan meluncurkan program-program seperti makanan bergizi gratis, program 3 juta hunian, dan upaya lainnya untuk mengembalikan manfaat kepada rakyat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata.
