Dalam menanggapi peringatan dini tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG setelah terjadi gempa besar M 8,7 di Semenanjung Kamchatka, Rusia, Novita Wijayanti, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, menegaskan pentingnya langkah cepat dan terkoordinasi untuk melindungi masyarakat di wilayah terdampak. Novita mendorong instansi terkait seperti BMKG, Basarnas, dan Ditjen Laut untuk segera mengaktifkan protokol tanggap darurat di wilayah pesisir timur Indonesia. Sebanyak 10 daerah di wilayah Indonesia timur telah masuk dalam status WASPADA tsunami, termasuk Talaud, Halmahera Utara, Manokwari, Sorong, Biak, dan Jayapura, dengan imbauan kepada masyarakat untuk menjauhi pantai dan wilayah pesisir sampai peringatan dicabut.
Pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menyampaikan informasi yang cepat, masif, dan mudah dipahami kepada masyarakat menjadi sorotan utama Novita. Ia juga menekankan perlunya pemetaan ulang wilayah rawan, simulasi evakuasi berkala, dan pemerataan sarana komunikasi darurat di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Novita juga berkomitmen untuk terus mendorong percepatan anggaran penanganan bencana, penguatan sarana Basarnas, dan pembaruan sistem peringatan BMKG guna meningkatkan respons terhadap bencana.
Sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Cilacap dan Banyumas yang merupakan daerah pesisir selatan rawan tsunami, Novita mengingatkan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh bersifat musiman. Baginya, pemerintah pusat dan daerah harus selalu hadir bersama rakyat dalam situasi darurat seperti ini. Menyikapi situasi tersebut, Novita mendesak Basarnas, Pemda setempat, dan BMKG untuk lebih memperkuat respons tanggap darurat tsunami di wilayah timur Indonesia.
