Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Pelabuhan Batam Center – Dorong Komisi VI

Pengelolaan Pelabuhan Batam Center Disoroti oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengunjungi Batam, Kepulauan Riau, dan menyoroti serius sengketa pengelolaan Pelabuhan Internasional Batam Center pada Jumat (18/7). Konflik ini dinilai memiliki potensi gangguan terhadap stabilitas layanan publik dan kepercayaan investor di kawasan tersebut.

Pelabuhan Batam Center merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia dengan volume penumpang mencapai hampir dua juta orang per tahun, terutama untuk rute internasional ke Singapura dan Malaysia.

Menyikapi adanya sengketa yang tengah berlangsung antara pihak pengelola lama dan baru, Andre Rosiade menyatakan keprihatinannya terhadap keputusan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang mencabut izin pengelola sebelumnya tanpa koordinasi, memicu konflik dan penutupan operasional oleh pihak lama.

Saat ini, sengketa kepengelolaan pelabuhan ini sedang diproses di Mahkamah Agung. Komisi VI DPR RI menekankan perlunya penyelesaian yang adil, transparan, dan mengedepankan kepastian hukum.

Pelabuhan Batam Center adalah pintu gerbang utama dari dan ke luar negeri, yang menjadi concern utama bagi Komisi VI DPR RI. Mereka mendesak agar penyelesaian sengketa dilakukan dengan cepat untuk mencegah dampak negatif terhadap kepercayaan publik, investor, dan reputasi Indonesia di mata internasional.

Komisi VI juga mengingatkan BP Batam untuk lebih hati-hati dalam mengambil keputusan strategis terkait kepemilikan atau peralihan pengelolaan aset vital. Prioritas harus diberikan pada penegakan hukum, kepentingan nasional, dan kesinambungan layanan publik.

Mereka berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum ini dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengganggu kelancaran operasional pelabuhan yang melayani jutaan penumpang. Komisi VI DPR RI bertekad untuk memastikan penyelesaian sengketa aset negara berada dalam koridor hukum dan mendukung kepentingan rakyat serta kelancaran aktivitas ekonomi nasional.

Source link