Longki Djanggola, Anggota Komisi II DPR RI, mengkritisi kinerja dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ia menyoroti lemahnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah. Menyampaikan lima usulan strategis untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan BUMD, Longki menekankan pentingnya sistem informasi BUMD nasional yang terintegrasi dan terbaru. Ia juga menyoroti kelemahan kapasitas manajerial di banyak daerah, mendorong program pendampingan yang praktis dan berkelanjutan. Perlunya transparansi dan standar kompetensi dalam seleksi direksi BUMD juga diangkat oleh Longki, serta evaluasi kinerja secara berkala dan forum pertukaran praktik baik antar-BUMD. Usulan-usulan tersebut diharapkan dapat memperkuat BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Langkah Strategis Perkuat Pembinaan BUMD – Panduan SEO Terbaik
Recommendation for You

Profesor Armin Arsyad dari Universitas Hasanuddin memberikan dukungannya terhadap usulan Partai NasDem untuk meningkatkan ambang…

Satuan Tugas (Satgas) Galapana DPR RI berhasil memfasilitasi tercapainya kesepakatan antara Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU)…

Sejumlah perwakilan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), anggota parlemen dari negara-negara ASEAN, dan organisasi masyarakat sipil…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengonfirmasi bahwa skema jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS…

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melibatkan mekanisme pembahasan antara Pemerintah dan seluruh fraksi…







