Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya konkret pemerintah dalam menjamin hak dasar pendidikan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Wardatul saat melakukan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Sentra Pangudi Luhur, Kota Bekasi. Program Sekolah Rakyat dianggap sebagai langkah penting Presiden Prabowo untuk memberikan anak-anak dari keluarga kurang mampu kesempatan mendapat pendidikan gratis dan berkualitas.
Menurut Wardatul, pendidikan merupakan kebutuhan dasar rakyat yang diamanatkan dalam UUD 1945, dan Sekolah Rakyat merupakan implementasi nyata dari amanat tersebut. Program Sekolah Rakyat ditujukan khusus untuk pelajar dari keluarga miskin ekstrem agar mereka dapat mengakses pendidikan bermutu secara gratis. Wardatul juga menjelaskan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan, dan Presiden Prabowo menyadari hal tersebut.
Dalam hal mekanisme penerimaan siswa, Wardatul berharap agar proses rekrutmen calon siswa tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Kementerian Sosial menetapkan kriteria penerimaan siswa berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan fokus pada kelompok 20 persen keluarga termiskin.
Wardatul juga menyoroti bahwa kurikulum Sekolah Rakyat tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga pendidikan karakter dan kegiatan kokurikuler. Pendidikan karakter dijalankan melalui sistem asrama dan dikuatkan dengan nilai-nilai keagamaan. Ia juga mengapresiasi fasilitas modern yang tersedia di Sekolah Rakyat Sentra Pangudi Luhur, termasuk kehadiran teknologi digital di ruang kelas untuk mendukung proses pembelajaran siswa. Dengan adanya semua fasilitas tersebut, Wardatul berharap dapat mendukung kualitas proses pembelajaran siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang fokus.
