Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, menekankan pentingnya Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap berada di tengah masyarakat, terutama para nelayan, pembudidaya ikan, pengelola hasil perikanan, dan petambak garam meski dengan anggaran yang terbatas. Ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Komisi IV DPR RI mendukung efisiensi dan keberpihakan dalam alokasi anggaran yang langsung berdampak pada pelaku utama sektor Kelautan dan Perikanan.
Menurut Titiek Soeharto, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3,6 triliun dengan porsi terbesar untuk program strategis nasional, belanja operasional, dan belanja pegawai. Keadaan ini mendorong KKP untuk bekerja lebih selektif dan adaptif dalam program dan kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut.
Komisi IV DPR RI juga mendorong peran sektor swasta dalam kolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang lebih inklusif. Titiek menegaskan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya penting untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang adil dan berkelanjutan demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.
