Pemakzulan presiden dan wakil presiden bukan hanya sekadar isu politik saat terjadi gejolak pemerintahan, melainkan sebuah mekanisme hukum yang diatur dalam konstitusi. Presiden dan wakil presiden bisa dipecat dari jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran serius seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya. Namun, proses pemakzulan harus mengikuti prosedur konstitusional mulai dari pengajuan pendapat di DPR hingga keputusan akhir di MPR.
Alasan presiden atau wakil presiden bisa dimakzulkan diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyebutkan bahwa presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya oleh MPR atas usulan dari DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Pelanggaran tersebut meliputi pengkhianatan terhadap negara, praktik korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, dan tindakan tercela lainnya.
Selain itu, presiden atau wakil presiden juga bisa dimakzulkan jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Proses pemakzulan bukanlah hal yang sepele, melainkan langkah konstitusional yang hanya bisa dilakukan jika memenuhi syarat hukum dan prosedur yang ketat. Oleh karena itu, setiap upaya pemakzulan harus didukung oleh bukti yang kuat dan melalui proses formal sesuai konstitusi. Tanpa dasar hukum yang jelas, pemakzulan bisa disalahgunakan sebagai alat politik untuk kepentingan tertentu.
