Anggota DPR RI dari Papua, Yan Permenas Mandenas, telah mengeluarkan permintaan agar pejabat yang memberikan izin pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat, dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Yan Mandenas menduga bahwa penerbitan izin tambang tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Menurutnya, harus dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang berwenang dengan indikasi-indikasi lain yang menyebabkan izin tersebut dapat diproses dan diterbitkan, karena diyakini terdapat unsur KKN dalam proses penerbitan izin tambang yang tidak sesuai prosedural.
Selain itu, Yan Mandenas juga meminta agar perizinan tambang tersebut dikaji ulang untuk memastikan legalitasnya serta kesesuaian dengan aturan lingkungan yang berlaku. Dia menegaskan pentingnya keterlibatan aparat hukum dalam kasus ini dan penegakan hukum yang tegas. Legislator Partai Gerindra itu juga menyoroti kemungkinan keterlibatan oknum di kementerian terkait serta pelanggaran prosedur dalam proses administrasi perizinan.
Yan Mandenas juga menambahkan bahwa masalah ini harus dilihat secara menyeluruh, termasuk dengan memanggil pihak perusahaan tambang dan melakukan kajian AMDAL yang selama ini diabaikan oleh pemerintah di Papua. Dia juga mendesak agar perusahaan tambang di Raja Ampat tidak hanya diperiksa, tetapi juga diproses hukum bila terbukti melakukan pelanggaran, khususnya terkait regulasi perizinan. Yan Mandenas juga telah menerima laporan mengenai tambang ilegal di Papua, seperti tambang emas di berbagai wilayah di Papua.
Dengan adanya permintaan dan desakan dari Yan Mandenas, diharapkan kasus ini dapat membuka mata kita semua bahwa terdapat banyak tambang di Papua yang menyalahi aturan pemerintah, namun tetap diberikan rekomendasi untuk beroperasi. Semoga Kementerian Sumber Daya Mineral dapat segera menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi di Papua, serta berhati-hati dalam mengeluarkan izin agar keberlangsungan lingkungan dan masyarakat Papua dapat terjaga dengan baik.
