Program Sekolah Rakyat (Community School) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, terutama untuk mendukung anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Program ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga yang lebih luas. Hal ini dicatat dalam forum publik “Double Check” dengan tema “Seberapa Jauh Negara Melindungi Rakyatnya?” Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan mereka untuk menangani masalah kemiskinan secara langsung.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat sekitar 3,1 juta orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim dan sekitar 24 juta orang hidup dalam kemiskinan umum. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menetapkan target untuk menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 5% pada tahun 2029. Wakil Menteri Agus menekankan pentingnya kerjasama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menangani tantangan ini. Ia menyoroti kasus Naila, seorang anak yang mendapat perhatian dari pemerintah dan berhasil diintegrasikan ke dalam program Sekolah Rakyat.
Kementerian Sosial dipimpin oleh Presiden Prabowo untuk beralih fokus pada pemberdayaan masyarakat agar dapat keluar dari kemiskinan. Kementerian ini memprioritaskan program perlindungan sosial dan keamanan dengan alokasi anggaran yang signifikan. Hampir seluruh anggaran, sebesar Rp75 triliun, dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sementara itu, Kementerian telah menyiapkan rencana untuk membuka 65 Sekolah Rakyat menjelang tahun ajaran baru.
Dalam upaya ini, pemerintah daerah diminta untuk mendukung inisiatif Sekolah Rakyat dengan memastikan tersedianya infrastruktur yang diperlukan bagi sekolah-sekolah tersebut. Selain itu, kerjasama lintas lembaga dan penyelesaian masalah hukum di lokasi sekolah menjadi hal yang penting. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama antar kementerian. Isra Ramli, Deputi I Konten dan Informasi di Kantor Komunikasi Presiden, menegaskan bahwa program-program pemerintah saat ini lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat daripada hanya memberi bantuan. Ia menyatakan bahwa Presiden memiliki visi besar dalam mengarahkan program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
