Ribuan tenaga honorer di Kota Makassar menghadapi ancaman dirumahkan setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memulai penataan tenaga non-ASN. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap adanya dugaan tenaga honorer fiktif yang ditemukan. Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Idris, menekankan pentingnya bagi Pemkot untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Idris memastikan bahwa tenaga honorer yang sebenarnya bekerja tidak boleh menjadi korban dalam proses ini.
Idris mengatakan bahwa jika memang terdapat pegawai fiktif, mereka harus diproses secara objektif dengan membuktikan terlebih dahulu melalui data-data yang valid. Ia menyoroti nasib tenaga kontrak yang belum berhasil lolos dalam seleksi CPNS yang sekarang terancam kehilangan status sebagai honorer meski telah memberikan kontribusi kerja selama bertahun-tahun.
Pemkot Makassar belum memberikan penjelasan rinci mengenai proses verifikasi data honorer dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan sosial, di mana tenaga honorer yang benar-benar bekerja bisa terdampak sementara tenaga fiktif masih belum tersentuh akibat ketidakjelasan data. Diperlukan transparansi dan kehati-hatian dalam menangani masalah ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk semua pihak.
