Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif untuk segera merealisasikan kebijakan strategis yang memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional, terutama dalam pembiayaan inklusif. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, di Gedung DPR RI, Rabu (30/4/2025). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang memimpin jalannya rapat, menekankan pentingnya pendekatan yang berpihak kepada rakyat kecil. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku usaha kreatif mikro dalam mengakses pembiayaan.
Komisi VII juga meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera berkoordinasi dengan lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menyusun skema pembiayaan yang lebih inklusif dan ramah terhadap pelaku usaha kreatif kecil. Mereka juga mendesak penghentian sementara proses penyitaan dan pelelangan aset milik pelaku ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19. Dalam rapat tersebut, Komisi VII menyoroti pentingnya peningkatan promosi ke negara-negara dengan tingkat Penanaman Modal Asing (PMA) tertinggi. Mereka juga mendorong fasilitasi sertifikasi produk serta kolaborasi lintas kementerian guna meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif di pasar global.
Menutup rapat, Komisi VII menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi kebijakan yang berpihak pada pelaku ekonomi kreatif dan memastikan program-program strategis berdampak nyata bagi masyarakat.
