Anggota DPR RI, Yan Mandenas, mendesak dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap seluruh anggota Polres Teluk Bintuni yang terlibat dalam operasi penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Moskona Barat. Desakan ini muncul menyusul hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, IPTU Tomy S. Marbun, dalam operasi tersebut. Mandenas menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini agar tidak terjadi penyimpangan. Informasi Kapolda Papua Barat, saksi, dan keluarga korban mengindikasikan adanya kejanggalan dalam kasus hilangnya IPTU Tomy Marbun, yang mendorong Mandenas untuk melakukan verifikasi lebih lanjut di Moskona Barat dan Teluk Bintuni.
Mandenas juga berpendapat bahwa SOP kepolisian dalam operasi di daerah konflik perlu dipertanyakan, terutama terkait kejanggalan hilangnya IPTU Tomy Marbun tanpa perlengkapan standar. Ia menyoroti kondisi Sungai Rawara tempat insiden terjadi, dan mempertanyakan proses pencarian yang dilakukan tim di Teluk Bintuni. Keluarga korban juga menyoroti perbedaan pernyataan dari Kapolres mengenai insiden hilangnya IPTU Tomy Marbun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI. Dengan adanya desakan dan keberatan ini, diharapkan kasus hilangnya IPTU Tomy Marbun dapat diungkap dengan transparansi dan akuntabilitas yang sesuai.
