PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina Hulu Energi bersama seluruh subholdingnya didorong untuk memperkuat peran mereka dalam sistem pertahanan keamanan negara serta mendukung kemandirian bangsa, terutama dalam pencapaian swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PGN dan Pertamina Hulu Energi di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta. Komisi VI mendorong PGN untuk memperbaiki pengelolaan pasokan gas bumi dengan lebih konsolidatif, termasuk pengoperasian dan distribusi yang lebih terintegrasi serta menjaga keterjangkauan harga gas. Sementara itu, Pertamina Hulu Energi diminta untuk meningkatkan produksi migas melalui eksplorasi dan pengembangan sumur, serta mempertahankan cadangan migas melalui eksplorasi yang lebih agresif. Komisi VI juga meminta pertanggungjawaban keuangan perusahaan, roadmap implementasi teknologi CCS, laporan proyek eksplorasi migas, dan tantangan yang dihadapi. Diharapkan langkah-langkah ini dapat memastikan ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau guna mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Rapat tersebut membahas isu strategis terkait sektor energi dan Komisi VI meminta PGN dan Pertamina Hulu Energi untuk memberikan jawaban tertulis terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam waktu 7 hari.
Wakil Ketua Komisi VI Mendorong PGN dan Pertamina Tingkatkan Ketahanan Energi
Read Also
Recommendation for You

Partai Gerindra sekali lagi meraih apresiasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) karena dedikasinya dalam menerapkan…

Partai Gerindra Sumatera Utara kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatera….

Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun ke-17 serta menyambut Natal dan Tahun Baru, Gerakan Kristiani…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Alimudin Kolatlena, menyoroti pentingnya perhatian yang lebih serius dari pemerintah…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, membahas masukan strategis dari Rektor Universitas Negeri…







