Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, memastikan dukungan terhadap Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus tata kelola minyak mentah. Menurutnya, tidak ada rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) oleh Komisi XII DPR untuk menangani kasus tersebut. Bambang menyatakan bahwa pihaknya percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung dan membiarkan hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya.
Kejaksaan Agung sedang menyelidiki kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, termasuk subholding dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Jaksa Agung juga sedang bekerja sama dengan BPK RI untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.
Bambang menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi minyak mentah tersebut. Dia menekankan bahwa kasus ini tidak boleh terlibat dengan politik. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan agar penegak hukum dapat bekerja tanpa campur tangan politik.
Selain itu, Bambang juga mendukung upaya agar Pertamina dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dia menekankan pentingnya untuk menangkap oknum nakal namun tetap menyelamatkan dan memperbaiki Pertamina sebagai aset bangsa. Bambang menegaskan bahwa harus ada penegakan hukum namun juga upaya untuk menjaga agar Pertamina tetap dapat melayani masyarakat dengan baik.
