Pada Kamis (27 Februari 2025), pemerintah Indonesia melalui Kantor Presiden telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Dalam sebuah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan adanya dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, dalam sebuah siaran pers video menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Ia menyatakan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi dalam segala bentuk, baik di lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah mendukung sepenuhnya tindakan hukum Jaksa Agung sebagai bagian dari agenda lebih luas untuk memberantas korupsi. Selain itu, pemerintah juga mendorong Pertamina untuk melakukan reformasi tata kelola perusahaan guna meningkatkan profesionalisme dan memperkuat posisinya.
Pertamina dianggap sebagai aset nasional dan kekuatan besar dalam ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, membersihkan operasinya secara menyeluruh dianggap penting oleh pemerintah untuk memastikan tata kelola yang baik. Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi sektor migas negara dan memprioritaskan kepentingan publik. Dalam acara di Menara Gade, Jakarta Pusat pada Rabu (26 Februari 2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan menangani kasus korupsi dengan serius demi kepentingan rakyat.
Perlunya memastikan Pertamina sebagai perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan merupakan fokus utama dalam mengatasi skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah ini. Presiden Prabowo juga telah menunjukkan perhatian serius terhadap penipuan bahan bakar sebagai langkah awal dalam upaya reformasi sektor migas negara. Semua upaya ini dilakukan guna memastikan kepentingan rakyat menjadi yang utama.
