Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mengajukan permintaan kepada Kementerian Perhubungan untuk mengoptimalkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan memperbaiki tata kelola badan usaha pelabuhan. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI membahas berbagai aspek terkait pengawasan infrastruktur transportasi laut, kepelabuhanan, dan operasional Pelabuhan Tanjung Priok.
Danang Wicaksana Sulistya menekankan pentingnya mengoptimalkan tata kelola badan usaha pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan negara dari sektor kepelabuhanan. Komisi V DPR RI juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan dan fasilitas di Pelabuhan Tanjung Priok agar dapat bersaing dengan pelabuhan internasional lainnya. Tujuan evaluasi terhadap operasional pelabuhan adalah untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan mendukung arus logistik nasional.
Kunjungan kerja ini mendorong langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok serta memastikan pengelolaan pelabuhan sesuai dengan regulasi dan standar yang ditetapkan. Turut hadir dalam kunjungan tersebut adalah sejumlah Anggota Komisi V DPR RI, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Dirut Pelindo, Dirut PT Jakarta International Container Terminal (JICT), dan para stakeholder terkait peningkatan sarana prasarana, layanan, dan kepatuhan hukum di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.