Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di 24 daerah. Meskipun secara umum penyelenggaraan Pilkada berjalan baik, namun masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diperhatikan. Hasbullah, Ketua KPU Sulsel, menjelaskan bahwa evaluasi tersebut merupakan upaya introspeksi diri penyelenggara untuk mengevaluasi capaian yang sudah diraih serta mengidentifikasi kekurangan yang ada. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU), konflik di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam rangka konsolidasi program dan anggaran Pilkada Serentak 2024, KPU Sulsel telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Hotel Claro Makassar. Rakorda ini dihadiri oleh 1.553 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 72 komisioner KPU dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Dengan tema ‘Konsolidasi Program dan Anggaran’, kegiatan ini direncanakan berlangsung selama tiga hari.
Hasbullah juga menyoroti bahwa Pilkada Serentak 2024 merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia, melibatkan 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Tingkat partisipasi pemilih di Sulsel mencapai 71,4%, angka tertinggi sejak Pilkada sejak 2018. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah popularitas jingle Pilkada Sulsel yang diakui sebagai yang terbaik di Indonesia. Jingle tersebut bahkan merambah ke platform media sosial dan aplikasi musik seperti Spotify.
Selain itu, program Grebeg Pemilu yang digagas oleh Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Sulsel dinilai berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses Pilkada.
