JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo, menekankan pentingnya sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai potensi besar yang perlu mendapatkan perhatian serius. Ia menggarisbawahi bahwa Lampung, sebagai salah satu hub utama di wilayah Sumatera yang menjadi pintu gerbang distribusi ke Jawa dan daerah lainnya, memiliki peran strategis dalam pengembangan IKM.
“Di Lampung, permasalahan IKM sangat relevan. Ada sekitar 77 ribu industri kecil dan menengah di sini, yang tentunya memiliki potensi besar karena Lampung adalah hub yang menghubungkan Sumatera dengan Jawa,” ujar Bambang usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Bandar Lampung, Senin (21/11/2024).
Dalam kunjungannya, Bambang mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku IKM di Lampung, salah satunya adalah permodalan. Masalah ini sering menjadi kendala utama yang menghambat pertumbuhan IKM. Selain itu, ia menyoroti proses perizinan yang dianggap rumit dan membingungkan bagi banyak pelaku IKM.
“Permasalahan utama yang dihadapi adalah permodalan dan perizinan yang berbelit-belit. Banyak pelaku IKM yang gaptek, sehingga kesulitan memahami dan mengurus izin. Oleh karena itu, pendampingan dalam proses perizinan sangat dibutuhkan,” jelas Bambang.
Ia juga mencatat kelemahan dalam pengemasan produk, yang memengaruhi daya saing dan masa simpan produk di pasar. “Pengemasan sangat penting karena berhubungan langsung dengan masa kadaluarsa produk. Tanpa pengemasan yang baik, produk IKM sulit bertahan lama di pasar dan bersaing,” tambahnya.
Bambang menekankan pentingnya digitalisasi dan akses ke marketplace bagi pelaku IKM. Menurutnya, Kementerian Perindustrian dan dinas terkait perlu menyediakan platform pemasaran yang tidak hanya fokus di tingkat lokal, tetapi juga memperluas jangkauan hingga pasar nasional dan internasional.
“Perlu dukungan dari pemerintah agar industri kecil ini memiliki platform untuk memasarkan produk mereka ke seluruh Indonesia. Setelah itu, baru kita dorong untuk memasuki pasar internasional,” ujarnya.
Terkait regulasi, Bambang menyoroti perlunya efisiensi dalam proses sertifikasi, seperti BPOM dan sertifikasi halal dari MUI, yang sering menjadi kendala bagi IKM. Ia menyarankan agar semua sertifikasi dan regulasi terkait IKM terpusat di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
“Kementerian harus menjadi sektor yang memimpin dalam hal ini, agar IKM tidak dipersulit dengan berbagai sertifikasi, seperti sertifikasi halal yang sering dianggap rumit,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Bambang menegaskan bahwa tujuan pengawasan ini adalah memastikan IKM di Indonesia, khususnya di Lampung, berkembang secara sehat dan menghasilkan produk berkualitas demi kesejahteraan masyarakat dan keamanan konsumen.
“Kami berharap industri kecil di Indonesia mampu bersaing dengan daerah lain serta menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman bagi konsumen,” tutupnya.
